Isu Lahan Mangrove Bali Masuk Pembahasan DPRD

 DENPASAR, Balinotis.com  — Isu pengelolaan dan alih fungsi lahan mangrove di Bali resmi masuk dalam agenda pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Perhatian terhadap kawasan pesisir ini menguat seiring meningkatnya kekhawatiran publik atas potensi kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem serta pariwisata Pulau Dewata.

Sejumlah anggota DPRD Bali menilai perlunya langkah cepat dan terukur untuk memastikan kawasan mangrove tetap terlindungi dari tekanan pembangunan. Dalam rapat internal yang di gelar awal Mei 2026, legislatif meminta pemerintah daerah melakukan kajian komprehensif terkait status lahan, izin pemanfaatan, serta dampak lingkungan dari setiap aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut.

Kawasan lahan mangrove di Bali selama ini di kenal memiliki peran penting sebagai penyangga alami terhadap abrasi pantai, penyerap karbon, serta habitat berbagai biota laut. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi salah satu daya tarik ekowisata yang mendukung ekonomi masyarakat lokal. Karena itu, isu ini di nilai tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi.

Ketua komisi terkait di DPRD Bali menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci dalam pembahasan ini. Ia meminta seluruh pihak, termasuk instansi teknis dan investor, untuk membuka data dan dokumen yang relevan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan jangka panjang Bali, bukan hanya keuntungan sesaat,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah provinsi melalui dinas terkait menyatakan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah mengaku telah melakukan pemantauan rutin terhadap kawasan mangrove dan akan memperkuat pengawasan, terutama terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem.

Ancaman Alih Fungsi Lahan Magrove di Bali Jadi Perhatian Serius

Sejumlah organisasi lingkungan dan komunitas masyarakat pesisir turut menyambut langkah DPRD tersebut. Mereka berharap pembahasan ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi menghasilkan kebijakan konkret yang melindungi mangrove secara berkelanjutan. Aktivis lingkungan juga mendorong adanya partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Ini momentum penting untuk memperbaiki tata kelola kawasan pesisir di Bali. Mangrove bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga warisan bagi generasi mendatang,” kata salah satu perwakilan komunitas.

Pengamat lingkungan dari kalangan akademisi menilai bahwa tekanan terhadap kawasan mangrove di Bali meningkat tahun seiring pembangunan pariwisata dan infrastruktur. Tanpa regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, risiko degradasi lingkungan akan semakin besar.

DPRD Bali di jadwalkan akan memanggil sejumlah pihak terkait dalam waktu dekat, termasuk perwakilan pemerintah, pengusaha, serta kelompok masyarakat sipil. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi komprehensif, mencakup penataan izin, penguatan zonasi wilayah, serta strategi rehabilitasi mangrove yang rusak secara berkelanjutan.

Dengan masuknya isu ini ke meja legislatif, masyarakat kini menaruh harapan besar agar Bali mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Keputusan yang di ambil dalam waktu dekat di nilai akan menjadi penentu arah pengelolaan kawasan pesisir Bali ke depan.