Pengacara Khariq Soroti Putusan MK Terkait Dampak Konten Digital pada Demo Agustus

Balinotis.com , JAKARTA –Pihak kuasa hukum Khariq Anhar menganggap bahwa jaksa penuntut umum tidak konsisten dalam menyusun argumen tuntutan terhadap kliennya.

Hal tersebut diungkapkan setelah jaksa mengajukan tuntutan hukuman 6 bulan penjara terhadap Khariq dalam kasus dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Wewenang hukum Khariq, Afif Abdul Qoyim, menyampaikan bahwa jaksa menggolongkan pasal tersebut sebagai tindak pidana formal.

Maknanya, terpenuhinya unsur pidana tidak tergantung pada munculnya akibat tertentu.

Namun, menurut Afif, penuntut umum dalam surat tuntutannya justru menghubungkan unggahan Khariq dengan kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025.

“Di sisi lain, meskipun jaksa sebelumnya menganggap ini sebagai tindak pidana formal, jaksa juga menjelaskan mengenai aspek materiil yang memicu kerusuhan,” ujar Afif di Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (10/08/2026).

Afif menganggap hubungan antara unggahan Khariq dan kekacauan tersebut tidak dapat diambil kesimpulan secara langsung.

Terlebih lagi, menurutnya, perkara yang berkaitan dengan kerusuhan Agustus 2025 sudah memiliki putusan masing-masing.

“Di antara unggahan yang terkait dengan kerusuhan tersebut, hal itu tidak dapat dikaitkan secara langsung,” katanya.

Afif juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyanggah anggapan bahwa kontroversi suatu konten digital secara otomatis berdampak di dunia nyata.

“Karena yang paling penting berdasarkan kembali putusan Mahkamah Konstitusi mengenai isu yang kontroversial di dunia digital tidak secara langsung akan menyebabkan dampak nyata di dunia nyata dan hal itu juga tidak bisa dikaitkan secara langsung,” ujar Afif.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIX/2021, Mahkamah menyatakan bahwa penentuan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 32 UU ITE adalah masalah penerapan norma dalam perkara nyata.

Oleh karena itu, kuasa hukum menganggap bahwa pembuktian dalam kasus Khariq perlu dilakukan secara nyata.

Bukan hanya menghubungkan unggahan dengan keributan.

Berdasarkan pendapat pengacara konstruksi, tuntutan tersebut seharusnya menyebabkan Khariq dinyatakan tidak bersalah.

Dituntut 6 Bulan Penjara

Diketahui, Khariq dihukum 6 bulan penjara karena dianggap terbukti melanggar Pasal 48 ayat (1) bersama Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Khariq disebut sebagai jaksa yang sengaja mengunggah data elektronik berupa screenshot berita digital yang berisi pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Pernyataan tersebut telah diubah dan dikembangkan melalui akun media sosial Instagram@aliansimahasiswapenggugat yang dipegang oleh Khariq.

“Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan menunjukkan adanya tindakan aktif dari terdakwa yang memerlukan keinginan dan kesadaran dari diri terdakwa, sehingga perubahan terhadap informasi elektronik bukanlah akibat dari penggunaan data elektronik, melainkan merupakan tujuan yang memang diinginkan oleh terdakwa,” ujar jaksa.

Unggahan yang bersifat umum dan diunggah ulang oleh akun lain, menurut jaksa, menunjukkan bahwa Khariq tidak hanya menginginkan perubahan pada informasi elektronik.

“Tetapi juga berharap hasil perubahan tersebut dianggap sebagai informasi oleh masyarakat,” tambah jaksa.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan beberapa faktor yang memperberat hukuman terhadap Khariq.

“Perbuatan terdakwa mengganggu masyarakat, menimbulkan kekacauan di kalangan warga, serta terjadinya aksi unjuk rasa yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum maupun pemerintah,” kata jaksa.

Di sisi lain, jaksa menyampaikan bahwa Khariq belum pernah menerima hukuman sebelumnya dan bersikap kooperatif selama proses persidangan.

Khariq adalah seorang aktivis mahasiswa dari Riau yang dituduh melakukan “timpa teks” atau mengubah tangkapan layar berita terkait aksi demonstrasi pada Agustus 2025.

Sebelumnya dia juga telah dihukum bebas dalam perkara penghasutan demonstrasi yang sama bersama Delpedro Marhaen Rismansyah, Syahdan Husein, dan Mufazzar Halim.

Kasus “timpa teks” dimulai dari unggahan di akun media sosial @aliansimahasiswamenggugat setelah demonstrasi Agustus 2025.