Inggris Akan Terapkan Pajak Penginapan Wisatawan

PEMERINTAH Inggrisberencana mengenakan pajak wisata baru yang akan dikenakan kepada pengunjung yang menginap di berbagai jenis akomodasi, termasuk hotel dan penyewaan jangka pendek seperti Airbnb. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur lokal dan sektor pariwisata, meskipun menimbulkan kekhawatiran dari pelaku usaha di bidang akomodasi.

Wali kota di berbagai wilayah Inggris akan diberi otoritas untuk memungut biaya kecil dari tamu yang menginap. Pajak ini berlaku bagi seluruh pengunjung, tanpa memandang status kependudukan mereka, dan akan tercantum secara terpisah pada tagihan akomodasi. Setiap tamu wajib membayarkannya, terlepas dari kewarganegaraannya.

Wilayah yang Terdampak dan Jadwal Penerapan

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Inggris, dengan perhatian awal terhadap kota-kota besar seperti London, Liverpool, Greater Manchester, West of England, West Yorkshire, North East England, serta York dan North Yorkshire. Konsultasi dengan pelaku bisnis dan komunitas lokal direncanakan selesai pada Februari, yang akan menentukan biaya akhir.

Sebagai contoh, kota Edinburgh di Skotlandia berencana menerapkan pajak serupa sebesar 5 persen dari biaya kamar per malam, dengan batas maksimal lima malam, mulai Juli 2026. Di Wales, pajaknya bisa mencapai 1,30 poundsterling per orang per malam, setara dengan sekitar Rp29.000. Untuk Inggris, besaran pajak belum diumumkan, tetapi diperkirakan tidak akan melebihi 5 persen dari biaya kamar.

Tujuan Pajak Turis

Pungutan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dana guna mendukung transportasi umum, infrastruktur, serta proyek pariwisata yang memberikan manfaat bagi penduduk setempat maupun para wisatawan. “Ini merupakan berita baik bagi London dan akan membantu memperkuat reputasi kami sebagai destinasi wisata dan bisnis global,” kata Wali Kota London Sadiq Khan kepada BBC, seperti dilaporkan dari.Travel + Leisure Asia, Kamis 27 November 2025.

Dukungan serupa juga datang dari Wali Kota Greater Manchester, Andy Burnham, yang menyatakan bahwa pajak ini akan memungkinkan penanaman modal dalam infrastruktur. Seperti membersihkan jalan-jalan dan meningkatkan sistem transportasi umum melalui bus dan trem yang beroperasi hingga larut malam, sehingga memastikan setiap pengalaman menjadi positif dan bermakna.

Wali Kota Khan dilaporkan sedang mempertimbangkanuntuk memungut pajak dari tamu yang menginap saat menginap di hotel dan properti sewa jangka pendek.

“Kepala daerah jelas [mempertimbangkan] pajak pariwisata yang sederhana, mirip dengan kota-kota internasional lainnya,” kata juru bicara walikota London kepada Local Democracy Reporting Service sebagaimana dilaporkan dariNew York Post.

Otoritas Greater London memprediksi bahwa penerapan pajak wisata sebesar 1 poundsterling per malam, kira-kira Rp 20.800, bisa menghasilkan pendapatan hingga 91 juta poundsterling setiap tahun, atau sekitar Rp 1,89 triliun.